Category: Newspapers & Online Articles
-
Tahun Legislasi Terburuk
Di samping pandemi Covid-19 yang mengacaukan segala hal, kinerja pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang atau legislasi sepanjang tahun 2020 begitu buruk. Indikatornya ada beberapa. Pertama, bongkar pasang Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020. Sebenarnya merevisi Prolegnas Prioritas bukan sesuatu yang haram. Prolegnas merupakan suatu bangunan arah pembentukan undang-undang. Maka, penetapannya menjadi dasar bagi pembentuk…
-
Korupsi Era Pandemi adalah Korupsi Kemanusiaan
Dua operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi berturut-turut menjerat dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini merupakan pukulan keras terhadap Kabinet bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kedua menteri yang diangkatnya ternyata korupsi. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah mengultimatum kepada para…
-
Darurat “Diskon” Hukuman dan Urgensi Reformasi MA
*Terbit di Buletin Hukum Legal Talk Indonesia tanggal 15 Oktober 2020
-
Budaya Korupsi Legislasi
Selama ini, tak sedikit pula orang yang memandang korupsi sebagai “budaya”. Pengalaman empirik memperlihatkan praktik-praktik korupsi yang tiada henti terjadi di segala lini kehidupan. Sebagai contoh, setiap kali ada momentum pemilihan umum (pemilu) atau pemilu kepala daerah (pemilukada) atau proses demokratisasi muncul praktik korupsi seperti candidacy buying, vote buying, dan money politics. Begitupun sektor lain…
-
Urgensi Pengambilalihan Kasus Pinangki
Kurang lebih dua bulan kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung bergulir. Hal-hal aneh dan mengganjal terus-menerus menguak. Dugaan bahwa kasus ini sarat konflik kepentingan di institusi Adhyaksa tak terelakan lagi. Publik pun memandang skeptis. Harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambilalih kasus ini berdengung kencang.…
-
3 + 1 Pandemi
Bagaimana mengisi kemerdekaan? Pertanyaan repetisi ini sering hadir dalam benak pribadi juga terdengar dari orang lain menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beda orang atau komunitas, berbeda juga cara merayakan kemerdekaan. Sebaiknya yang dilakukan ialah hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan bangsa. Yang dimaksud berguna bisa karena memberi semangat, menginspirasi, membangun kesadaran atau…
-
Kebutuhan Hukum Pengesahan RUU PKS
DPR resmi menyingkirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dalam rapat kerja, Kamis (2/7). Padahal ditinjau dari perspektif legislasi, RUU PKS memenuhi sebuah RUU yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…
Korneles Materay 