• Pemalsuan dokumen (alas hak). Misal, pemalsuan dokumen eigendom, girik, Surat Keterangan Tanah (SKT), SK Redistribusi Tanah, serta tanda tangan Surat Ukur;
  • Pendudukan (penguasaan fisik) secara ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie);
  • Mencari legalitas di pengadilan. Seolah-olah merampas tanah secara legal.
  • Penggelapan dan penipuan;
  • Pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah
  • Hilangnya warkah tanah (dokumen bukti data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah). Mafia tanah memprovokasi masyarakat agar mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan berstatus Hak Guna (HGU) yang bakal berakhir maupun yang masih berlaku.
  • Seolah-olah menjadi pembeli dan meminjam sertifikat tanah dengan alasan pengecekan ke BPN. Saat sertifikat sudah diperoleh, mafia tanah memalsukan sertifikat, menjual tanah tanpa sepengetahuan pemilik dengan melibatkan oknum-oknum yang memang sudah disiapkan.
  • Melibatkan broker dan oknum notaris. Pihak broker melakukan penipuan dengan memanfaatkan kondisi fisik pemilik sertifikat tanah karena faktor usia untuk memainkan harga jual tanah. Ketidaktelitian dan ketidakpahaman pemilik sertifikat dijadikan alat oleh broker untuk menjalankan modusnya dimana harga penjualan tanah pada AJB tidak sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan kepada pemilik sertifikat tanah.

Faktor terjadinya mafia tanah:

  • Tanah tidak dapat diperbaharui
  • Tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan
  • Tanah sangat dibutuhkan masyarakat.

Dirangkum dari artikel “Mengenali Modus ‘Permainan’ Mafia Tanah,”

Di samping pandemi Covid-19 yang mengacaukan segala hal, kinerja pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang atau legislasi sepanjang tahun 2020 begitu buruk. Indikatornya ada beberapa. Pertama, bongkar pasang Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020.

Sebenarnya merevisi Prolegnas Prioritas bukan sesuatu yang haram. Prolegnas merupakan suatu bangunan arah pembentukan undang-undang. Maka, penetapannya menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk bekerja dalam kaitannya dengan fungsi legislasi. Tetapi persoalannya, apa isi Prolegnas Prioritas 2020.

Kalau kita mengikuti niatan pemerintah untuk melakukan penyederhanaan atau pemangkasan regulasi, maka Proglegnas Prioritas 2020 secara kuantitas masih over regulasi dengan total 50 RUU. Dari sisi kualitas, beberapa RUU sebetulnya tidak semestinya diajukan, seperti RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, RUU Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji, atau RUU tentang Ketahanan Keluarga.

Sedangkan, RUU yang justru mendesak dipinggirkan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU Perubahan UU ITE. Tentu di luar ini masih banyak lagi kritik terhadap penetapan Prolegnas Prioritas 2020 dan revisi terhadapnya. Penetapan ini pada dasarnya memperhitungkan aspek jumlah, bukan substansi. Pembentuk UU belum belajar dari hasil evaluasi tahun lalu.

Kedua, terkait dengan aspek kualitas/substansi, dapatlah dikatakan bahwa DPR dan pemerintah sesungguhnya belum menghasilkan UU yang berkualitas. Hal ini salah satunya dilihat dari tingkat akseptasi masyarakat terhadap UU tersebut. Artinya, apakah kemudian UU itu merupakan kristalisasi problematika masyarakat sehingga dianggap menjadi solusi bagi persoalan masyarakat.

Yang terjadi sebaliknya, beberapa UU yang dihasilkan menuai kontroversi hebat, bahkan memicu gerakan demonstrasi besar. Misalnya, UU Cipta Kerja atau UU Minerba. Selain itu, ada Perppu Covid-19 yang menjadi UU No. 2 Tahun 2020 dan UU MK.

Ketiga, proses pembentukan UU sepanjang tahun 2020 sarat pelanggaran terhadap kaidah dan asas hukum pembentukan undang-undang yan baik. Pelanggaran seperti tidak transparan atau tertutup, tidak melibatkan masyarakat atau kelompok kepentingan yang lebih luas, tidak dapat dipertanggungjawabkan dari sisi naskah akademik atau alasan-alasan perlunya UU tersebut, hingga belum ada metode penyusunan RUU dalam perundang-undang Indonesia. Misalnya, metode omnibus law untuk penyusunan UU Cipta Kerja dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perencanaan dan Perhatian

Adapun alasan yang dapat diteropong dari buruknya tata kelola legislasi kita adalah karena kurangnya perencanaan dan perhatian. Apa maksudnya? Pertama, soal perencanaan belum dikorelasikan dengan semangat deregulasi.

Selanjutnya, seperti telah disebutkan di atas bahwa orientasi DPR dan pemerintah adalah mengejar kuantitas tapi tidak memperhitungkan kemampuan dan berkaca dari sejarah selama ini di mana target legislasi tidak pernah tercapai. Kemudian, baik DPR maupun pemerintah tidak melihat kondisi pandemi sebagai sesuatu hal yang turut berpengaruh terhadap bangunan Prolegnas. Seharusnya dilakukan simplifikasi sehingga lebih mengedepankan yang paling penting untuk rakyat.

Kedua, kurang perhatian atau penangkapan terhadap aspirasi publik. Proglegnas kita tidak disusun berdasarkan isu-isu yang krusial dan mendesak seperti isu korupsi, kebebasan, dan kekerasan seksual. Akhirnya, Proglegnas kita tidak pernah menjadi Proglegnas anti-korupsi. Pun bukan Proglegnas yang berangkat dari keresahan sosial yang mendesak.

Lalu, apa bentuk Proglegnas kita? Prolegnas Prioritas kita adalah Prolegnas politik. Artinya, hendak diarahkan untuk mencapai tujuan politik saja, dan menjauhkan dari semangat penataan hukum nasional yang lebih baik. Hal ini dapat dipahami juga karena agenda koruptif parlemen dan pemerintah masih banyak.

Menurut hemat saya, tantangan tahun depan adalah bagaimana menyusun sebuah bangunan politik hukum nasional minimal setahun dalam Proglegnas Prioritas yang anti-korupsi. Prioritas pada isu-isu krusial tak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Semakin pembiaran terjadi, korban-korban berjatuhan lebih banyak. DPR setidak-tidaknya harus bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka benar-benar wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat.

*Terbit di Detik.com tanggal 5 Januari 2021
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-5321636/tahun-legislasi-terburuk

Dua operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi berturut-turut menjerat dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini merupakan pukulan keras terhadap Kabinet bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Kedua menteri yang diangkatnya ternyata korupsi. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah mengultimatum kepada para menteri supaya tidak korupsi dan agar menciptakan sistem yang menutup celah korupsi kala memperkenalkan mereka ke publik. Inilah potret tentang korupsi, bahwa soal hasrat korupsi oleh pejabat korup tidak pernah mengenal ada kepercayaan yang besar kepadanya serta sedang dalam situasi darurat atau normal.

Sekelumit Problematika Dasar

Menurut Penulis memang ada persoalan mendasar mengapa terjadinya korupsi ini. Pertama, karena terbuka lebar kesempatan korupsi yang dijustifikasi pada peraturan yang ada. Misalnya, Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sedari awal bermasalah khususnya Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) yang dinilai pro perilaku koruptif. Jadi, seolah-olah pejabat merasa memiliki imunitas. Kondisi ini menstimulasi pejabat dengan agenda koruptif untuk menyalahgunakan kewenangan.

Kedua, praktik kebijakan sepihak oleh pemerintah yang mengabaikan suara/kritik dan kontrol publik yang terus berulang menjadikan para pejabat termasuk kedua menteri merasa lebih super power untuk menerbitkan kebijakan. ICW (2020) misalnya memetakan dan menganalisis potensi korupsi dalam program bansos. Ditemukan masalah sejak awal program bansos seperti belanja alat keselamatan kesehatan, pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya yang berkelindan praktik pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update hingga politisasi.

Rekomendasi yang disampaikan termasuk ke Kementerian Sosial adalah agar dilakukan perbaikan tata kelola secara transparan. ICW juga menemukan ada indikasi permainan yang melibatkan pejabat-pejabat Kemensos. Selain itu, kritik masyarakat juga dilakukan terhadap kebijakan ekspor bayi lobster di Kementerian KKP seperti dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan media Tempo.

Dikutip dari Detik (26/11), Susan Herawati dari KIARA menyebutkan terdapat empat keganjilan kebijakan ekspor benih lobster Edhy Prabowo. Pertama, tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dalam penerbitan Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Bahkan pembahasannya cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

Kedua, penetapan ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 yang diikuti oleh penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi kepada sejumlah partai politik, hanya menempatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut.

Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis ekspor benih lobster di Indonesia. Salah satu temuan penting KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta. Padahal mayoritas pelaku lobster berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera. Keempat, KKP tidak memiliki peta jalan yang menyeluruh dan komprehensif dalam membangun kekuatan ekonomi perikanan (lobster) berbasis nelayan di Indonesia dalam jangka panjang. Sebaliknya, KKP selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi jangka pendek yang tidak menguntungkan negara dan nelayan.

Ketiga, pelemahan sistematis KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang handal selama ini di mana pejabat dengan agenda koruptif semakin merasa di atas angin. Mungkin ada pemikiran, KPK telah habis. Memang faktanya secara kewenangan dan kelembagaan, KPK dikerdilkan, tapi masih ada personil-personil yang gigih dan teguh melawan korupsi. Terbukti bahwa penegakan hukum terhadap dua menteri tersebut dimotori oleh personil-personil yang hebat sekaliber Novel Baswedan dan kawan-kawan.

Kendatipun dalam situasi sulit, KPK juga sebenarnya telah memberikan saran-saran perbaikan kebijakan dan memperingati agar para pejabat berhati-hati menggunakan kewenangannya dalam pandemi. Seperti misal, pada April lalu, KPK mengeluarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat tertanggal 21 April 2020.

Pada Mei, KPK mengingatkan secara khusus agar bansos tidak dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam Pilkada Serentak 2020. Kemudian, sekitar Agustus 2020, KPK secara terbuka memperingatkan pelaku tindak pidana korupsi di saat bencana bisa diancam hukuman mati sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Benang merah yang dapat ditarik di sini bahwa saran dan rekomendasi perbaikan baik dari masyarakat sipil maupun KPK tidak dijalankan dan/atau tak dihiraukan.

Keempat, yang pasti sirna komitmen anti-korupsi menteri dan rasa kemanusiaan karena hasrat korupsi semakin membabi-buta. Persoalan mendasarnya karena keterpilihan mereka pun tidak pruden. Semua adalah konsensus politik antar partai politik. Best practice yang pernah ditunjukan Presiden Jokowi dengan melibatkan KPK dalam pemilihan para menteri tidak diteruskan di periode kedua ini.  Akhirnya, saringan mengenai rekam jejak antikorupsi menteri-menteri tidak terpetakan dengan baik. Selain itu, berkelindannya kepentingan-kepentingan dalam pembuatan kebijakan era pandemi yang tak bisa dihalau karena berbenturan para pemain tidak lain merupakan afiliasi-afiliasi politik dan ekonomi.

Korupsi Kemanusiaan

Korupsi dalam bencana merupakan kisah maha pilu. Pejabat-pejabat negeri ini ternyata rakusnya tiada tara. Sementara rakyat direpotkan atau mungkin menderita akibat pembatasan sosial, PHK, kelangkaan barang kebutuhan rumah tangga, peningnya kuliah/sekolah online dengan segala tugas-tugasnya dan masih banyak lagi dalam tangis dan cucuran peluh, mereka justru bersekongkol dengan pelaku korupsi lainnya, minta diprioritaskan test kesehatan, minta kenaikan gaji dan tunjangan, minta pengadaan mobil dan fasilitas perkantoran baru bernilai milyaran, hingga asyik berbelanja keluar negeri. Dua korupsi a quo tentu mengentak sanubari. Korupsi pandemi layak dipersamakan dengan mengorupsi kemanusiaan. Korupsi ini merusak keadaban kemanusiaan. Korupsi kemanusiaan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam sebuah opini, Romo Benny Susetyo PR (2013) menuliskan bahwa korupsi merusak keadaban kemanusiaan karena tindakan korupsi menghancurkan nilai-nilai kejujuran serta menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kemiskinan. Penderitan bagi kehidupan masyarakat. Dalam literatur, korupsi disebut memiliki dampak negatif terhadap penikmatan hak asasi manusia (enjoyment of human rights) atau korupsi merongrong hak asasi manusia atau menekankan pada efek yang berat dan menghancurkan dari  korupsi terhadap penikmatan hak asasi manusia.

Secara hukum sangat penting melihat apakah kita memenuhi syarat situasi sebagai merongrong hak asasi manusia, atau apakah kita bisa mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran hak yang harus dianggap melanggar hukum dan dapat ditangani dengan sanksi biasa (Lihat, Anne Peters, 2015:12). Untuk penentuan pelanggaran itu,  kita bisa melihat pandangan Kofi Annan mantan Sekretaris Jenderal PBB dalam pengantar UNCAC (2003). Annan mengatakan korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia untuk berkembang.

Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa korupsi tidak sejalan dengan supremasi hukum dan nilai-nilai dasar konstitusi negara tersebut. Korupsi merusak komitmen konstitusional kepada manusia bermartabat, pencapaian kesetaraan, dan kemajuan hak asasi manusia dan kebebasan. Mahkamah Agung India (2012) pernah menyatakan korupsi merongrong hak asasi manusia, secara tidak langsung melanggarnya, dan bahwa korupsi sistematis adalah pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Secara doktrinal, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) di mata masyarakat internasional. Korupsi tidak semata-mata dicap kejahatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan melanggar hak-hak fundamental rakyat.

Perubahan UU Tipikor tahun 2001 juga menyematkan paradigma korupsi yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat (vide, konsideran menimbang huruf a UU No. 20 Tahun 2001). Sebetulnya paradigma ini juga sudah terlihat dalam pembahasan DPR saat itu. Salah satu pernyataan mengenai korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia disampaikan oleh H. Mutammimul ‘Ula dari Fraksi Reformasi.

“Realitanya bahwa secara kualitatif, perilaku korupsi memang telah menyengsarakan rakyat. Korupsi sudah menimbulkan kerugian immaterial berupa bobroknya moral sebagian penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Paradigma tentang korupsi seyogianya diubah dari paradigma hukum, sosial, dan ekonomi kepada paradigma hak asasi manusia. Dengan paradigma baru ini, setiap perbuatan korupsi yang menyerang dan mengancam serta menghancurkan hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran hak asasi” (vide, Risalah Pandangan Umum Fraksi Reformasi Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 Juni 2001).

Mahkamah Agung RI (2013) pun ketika memutus kasus korupsi Angelina Sondakh menyatakan perbuatan terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat yang menyebabkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam perkembangan selama ini, masih terjadi perdebatan mengenai korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan. Ada yang mengatakan tidak semua jenis korupsi dapat dikualifikasikan langsung merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi setiap korupsi berkontribusi terhadap terciptanya pelanggaran HAM.

Dalam literatur korupsi, jenis korupsi yang lebih mudah teridentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ialah korupsi state capture. Mengapa korupsi state capture? Karena elemen-elemen korupsi state capture lebih dekat dengan elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. State capture dalam definisi yang sederhana adalah korupsi politik yang bersifat sistemik, yang mana, kepentingan pribadi, individu, maupun perusahaan, mempengaruhi secara signifikan pengambilan keputusan pemerintah untuk keuntungan sekelompok pihak tersebut (Edwards: 2017).

Kalau kita melihat korupsi dewasa ini, sulit bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa korupsi yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar HAM. Hal ini kalau kita memeriksa dari beberapa ciri-ciri korupsi, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang (pejabat/penyelenggara/aparat penegak hukum), rencana dan eksekusi korupsi dilakukan dengan rahasia, dan ada keuntungan timbal balik dan seterusnya. Acapkali kita memang tidak benar-benar dapat menerka apakah hasil korupsi digunakan untuk apa, oleh siapa dan dampaknya seberapa besar serta bentuknya seperti apa.

Namun dalam konteks HAM, pada prinsipnya, setiap korupsi berdampak baik langsung atau tidak langsung bagi rakyat dan pemerintahan di suatu negara. Pengusutan yang mendalam diharapkan bisa membongkar rahasia korupsi itu. Dalam perspektif HAM, adalah negara yang bertanggungjawab atas pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Perwujudan tanggungjawab negara termanifestasikan melalui tindakan aparatur negara yang mengelola dana publik untuk kesejahteraan rakyat. Menteri adalah aparatur negara. Menteri yang korupsi sama dengan negara korupsi. Menteri korupsi bansos, negara mengorupsi bansos.

Menteri korupsi kebijakan, rakyat kecil kehilangan mata pencaharian atau ruang hidup. Artinya, korupsi seperti suap atau gratifikasi oleh menteri atau pejabat negara/publik lainnya akan selalu berpotensi besar melanggar HAM atau menghancurkan kemanusiaan. Korupsi di tengah wabah kesehatan ini menampakan fenomena kemanusiaan hilang dalam jiwa yang fana. Apakah korupsi akan abadi? Semoga bukan korupsinya melainkan nama koruptorlah yang abadi agar dikenang dalam sejarah bahwa mereka merampok uang rakyat di tengah bencana.

Hukum Berat

Korupsi kemanusiaan tak bisa ditoleransikan. Hukuman berat harus dijatuhkan terhadap para pelaku. Menurut hemat Penulis, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang berat menjerakan pelaku sepanjang hayatnya. Hukuman seumur hidup layak dipertimbangkan dalam konteks ini. Selain itu, walaupun jenis korupsi suap/gratifikasi misalnya, tapi dilakukan oleh menteri terhadap bansos dalam situasi krisis, sangat layak dipertimbangan hukuman pemiskinan koruptor dan/atau hukuman denda yang besar.

Jika aparat penegak hukum (penyidik, penuntut, dan hakim) tidak mempunyai sensitivitas dalam merumuskan hukuman berat, maka pemberantasan korupsi hanya omong kosong belaka. Potret hukuman pelaku korupsi selama ini masih jauh dari harapan. Hal ini bisa dilihat dari studi ICW. Misalnya, dalam tiga tahun terakhir vonis akhir pelaku korupsi rata-rata dalam kategori ringan: 2 tahun 2 bulan (2017), 2 tahun 5 bulan (2018), dan 2 tahun 7 bulan (2019). Tahun 2020 ini, pada kuartal-I vonis ringan masih berlanjut dengan rata-rata 3 tahun penjara. Tak hanya itu, tren penyunatan hukuman koruptor justru lebih banyak dilakukan di tingkat MA dan tren vonis bebas koruptor marak pula terjadi. KPK pun sempat mengonfirmasikan keramahan MA dengan data bahwa sepanjang tahun 2019-2020, ada 20 koruptor kelas kakap mendapatkan kortingan hukuman dari lembaga peradilan tertinggi itu.

Penulis berharap ini menjadi catatan penting. Penegak hukum harus berani dan punya komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Tujuan pemberantasan korupsi tak dapat tercapai bila tak dibarengi upaya pencegahan dan pelibatan peran serta masyarakat. Korupsi bansos atau ekspor benur misalnya,  telah menunjukan bahwa upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah belum maksimal. Penataan sistem pencegahan perlu juga bersamaan dengan komitmen antikorupsi. Dan, akhirnya keterbukaan dan transparansi kepada publik wajib sifatnya agar ada aspirasi dan kontrol publik sehingga lebih tetap tujuan atau sasaran kebijakan tersebut. Sebagai sebuah bangsa, solidaritas dan soliditas dalam situasi genting ini penting digalakan. Pemerintah jangan sampai terlihat sekonyong-konyong ingin mengambil peran sendirian dalam level pengambilan kebijakan tingkat atas.

Terbit di www.hukumonline.com tanggal 30 Desember 2020
Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5febfe4e11279/korupsi-era-pandemi-adalah-korupsi-kemanusiaan-oleh–korneles-materay?page=4

Selama ini, tak sedikit pula orang yang memandang korupsi sebagai “budaya”. Pengalaman empirik memperlihatkan praktik-praktik korupsi yang tiada henti terjadi di segala lini kehidupan. Sebagai contoh, setiap kali ada momentum pemilihan umum (pemilu) atau pemilu kepala daerah (pemilukada) atau proses demokratisasi muncul praktik korupsi seperti candidacy buying, vote buying, dan money politics. Begitupun sektor lain misalnya, perizinan, pelayan publik, peradilan, hingga legislasi.

Dengan demikian, budaya dalam tulisan ini diartikan sebagai kegiatan manusia atau dinamika kehidupan yang menghasilkan suatu karya tertentu. Dalam konteks ini, karya berupa undang-undang (UU). Oleh karena itu, tulisan ini memandang budaya korupsi itu ada. Tulisan ini hendak membahas budaya korupsi dalam ranah legislasi atau pembentukan UU dewasa ini.

Korupsi legislasi

Sadar atau tidak, banyak legislasi kita yang dikorupsi oleh pembentuk UU dan kelompok kepentingan. Secara sederhana, korupsi legislasi berawal dari pemanfaatan kewenangan legislasi untuk tujuan yang menyimpang dari maksud sebenarnya atau cenderung menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu. Dengan kata lain, aktor-aktor pembentuk legislasi “berselingkuh” dengan segelintir elit untuk menyesuaikan regulasi sesuai kepentingan mereka (Materay: 2020).

Dalam teori regulatory capture, korupsi legislasi terjadi ketika pembentuk peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kelompok kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Alhasil peraturan perundang-undangan yang dihasilkan justru mencederai kepentingan publik dan hanya mengakomodir kepentingan kelompok tersebut (Stigler: 2014). Sedangkan dalam teori state capture, Anne Lugin-Moulin berpendapat bahwa state capture terjadi ketika elit penguasa dan/atau pengusaha kuat memanipulasi pembentukan kebijakan dan mempengaruhi aturan main yang muncul (termasuk UU dan peraturan terkait ekonomi) untuk keuntungan mereka sendiri.

Produk hukum dikorupsi

Jika dicermati, setidaknya dari proses legislasi di akhir periode pertama Presiden Joko Widodo dan DPR periode sebelumnya hingga periode kedua saat ini, praktik korupsi legislasi semakin mengemuka dan menuju pada proses membudaya. Setidaknya sepuluh RUU yang diketok Pemerintah dan DPR periode 2014–2019 menjelang akhir masa jabatan dianggap kontroversial, baik dari segi prosedur pembentukan maupun substansi. Hanya dalam 15 hari, DPR dan Pemerintah mengesahkan 10 RUU yaitu UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Komisi Pemberantasan Korupsi, Sumber Daya Air, Budidaya Pertanian, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pesantren, Perkoperasian, Ekonomi Kreatif, dan Perkawinan (Antoni Putra: 2019).

Untuk melihat legislasi yang dikorupsi, kita dapat mengidentifikasikannya dari aspek prosedur (formil) dan aspek materi substansi (materil) pembentukan UU. Masalah legislasi yang dikorupsi berlangsung pada hampir semua tahapan proses pembentukan UU. Pelanggarannya seperti perencanaan UU yang kurang berkesesuaian dengan kondisi riil atau tidak menjawab kebutuhan hukum dan rencana pembangunan, usulan yang kurang mendesak, penyusunan tertutup dan kurang partisipatif, pembahasan terburu-buru, materi muatan yang tidak tepat, tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak mengakomodir aspirasi publik melainkan kepentingan elit, regulasi berlebihan, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk sendiri tidak menaati norma-norma terkait teknik pembentukan di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa UU atau RUU berikut patut diduga dikorupsi sebagian maupun keseluruhannya. Misalnya, revisi UU KPK yang membuat lembaga antikorupsi itu lemah. Penyimpangan prosedur dalam revisi UU KPK misalnya, perubahannya tidak melalui proses perencanaan dalam Program Legislasi Nasional, tertutup dan kurang partisipatif atau melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan, dan pengambilan keputusan tidak pada kuorum. Dari sisi substansi, materi muatan yang dicanangkan tidak berorientasi penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi dan strategi pemberantasan korupsi (Materay: Hukum Online, 2019).

Kemudian ada revisi UU MD3, disamping kurang partisipatif juga kental akan kepentingan politik. Perubahan UU MD3 dilakukan hanya untuk membagi rata kursi pimpinan MPR, yang awalnya hanya 5 (lima) orang menjadi 10 (sepuluh) orang. Lebih dari itu, menurut Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, revisi ini tidak penting (Kompas, 9 September 2019). Distribusi kursi pimpinan tidak diperlukan karena kerja MPR tidak terlalu banyak.

Berikutnya, RUU Cipta Kerja (Ciptaker), inisiatif pemerintah guna penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi pun, juga banyak persoalan. Proses penyusunannya tertutup dan kurang akomodatif terhadap suara dan kepentingan publik. Ide awal untuk kemudahan perizinan dan berinvestasi, kini justru menyinggung banyak isu seperti tenaga kerja, pertanian, perikanan, kelautan, pendidikan, peternakan, pertambangan, minyak dan gas bumi, lingkungan, kehutanan, ketenagalistrikan hingga pers.

Disinyalir, RUU a quo lebih condong pada kelompok ekonomi dan politik level atas. Misalnya, dari sektor lingkungan dimana korporasi mendapatkan keistimewaan dan imunitas. Terdapat rancangan pasal yang menyatakan jika korupsi yang melakukan pelanggaran, belum terpenuhi sanksi administrasi dari pemerintah, maka belum dapat dipidana. Di sisi lain, RUU memberi batasan administrasi mengenai gugatan kegiatan perusakan lingkungan hanya untuk orang yang terdampak langsung. Nyatanya, RUU ini memang tidak sejalan dengan semangat deregulasi atau penyederhanaan itu sendiri. Menurut perhitungan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, RUU Ciptaker mengamanatkan pembentukan 516 peraturan delegasi yang terdiri atas 493 peraturan pemerintah, 19 peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah.

Selain itu, ada banyak potensi konflik regulasi. Misalnya, draf RUU Ciptaker akan merevisi sebagian materi UU Minerba lama (UU No. 4 Tahun 2009). Padahal, materi UU Minerba yang lama sebagian besar sudah tidak berlaku setelah keluarnya UU Minerba baru (UU No. 3 Tahun 2020). Sebagian besar ketentuan UU Minerba lama yang akan direvisi melalui RUU Ciptaker telah diubah, bahkan telah dihapus melalui UU Minerba baru. RUU Ciptaker berencana menghapus 10 pasal di antara Pasal 40 dan Pasal 82, sementara dalam UU Minerba yang baru, tidak ada satupun ketentuan yang dihapus (Antoni Putra: 2020).

UU Minerba baru setali tiga uang dengan RUU Ciptaker di atas. UU ini dinilai merugikan dan membahayakan hajat hidup rakyat kecil dan lingkungan hidup. Banyak pasal yang sangat berpihak pada pengusaha besar, seperti pasal 169A yang mengatur bahwa para pemegang PKP2B dapat diberi perpanjangan izin sebanyak 2 kali 10 tahun, tanpa melalui lelang. Ketentuan ini tidak ada dalam UU lama, yang memberi prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara untuk mendapatkan hak atas wilayah bekas PKP2B. Pasal ini sekaligus telah menyimpangi prinsip penguasaan minerba oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tempo, 14 Mei 2020).

Revisi UU Mahkamah Konstitusi juga termasuk masalah dalam kaitannya dengan tulisan ini. Dalam tempo yang luar biasa singkat (7 hari), Pemerintah dan DPR mengesahkan perubahan ketiga UU tersebut. Alih-alih memperkuat MK, UU revisi itu terlihat hanya untuk memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi. Persoalan substansial, seperti pengaturan terkait constitutional complaint, constitutional question, pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK, standar rekruitmen hakim yang berasal dari tiga lembaga (DPR, Presiden, dan MA), penguatan pengawasan dan dewan etik MK, kepatuhan terhadap putusan MK, dan sanksi apa jika putusan MK tidak dilaksanakan, termasuk juga mengkompilasi peraturan yang berkaitan dengan hukum acara MK dan menaikannya ke level UU, justru tidak disentuh (Octaryal: 2020).

Ada satu lagi produk legislasi yang juga patut diduga dikorupsi adalah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 terkait Penanganan COVID-19.

Taat norma

Ketidaktaatan norma-norma legislasi yang terjadi berkali-kali merupakan pembusukan dalam legislasi dan inilah korupsi legislasi yang dimaksud. Mengapa korupsi legislasi bisa tercipta dan bertahan lama? Pertama, karena budaya koruptif yang memang terbangun selama bertahun-tahun. Kedua, tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang legislasi. Kemudian yang ketiga, sulit mengumpulkan bukti-bukti dalam korupsi legislasi. Meskipun begitu, sebenarnya kita bisa merasakannya. 

Tidak ada pilihan lain dalam menghasilkan produk hukum yang baik selain menaati norma atau standar pembentukan UU yang baik. Polemik dan kontroversi terhadap suatu inisiatif legislasi bisa berkonotasi positif, bila hal itu melahirkan diskursus yang melibatkan lebih banyak warga masyarakat dan pembentuk UU mendengarkan semua pihak secara seksama.

Selama Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 belum berubah, prinsip kedaulatan rakyat harus tetap ditegakan. Maka, dalam setiap pembuatan UU, pelibatan publik secara luas tidak bisa diabaikan. Selama regulasi menyangkut kepentingan publik dan mengatur perilaku di ruang publik, maka publik itu harus diikutsertakan (nothing without us, without us). Penolakan selalu lahir karena publik merasa dirugikan dari rancangan aturan yang ada.

Barangkali membuat regulasi khusus tentang legislasi antikorupsi yang memuat sanksi agaknya susah diwujudkan. Namun, Pemerintah dan DPR bisa menghasilkan produk yang antikorupsi. Caranya, harus memiliki budaya taat terhadap suara rakyat, konstitusi dan UU tentang pembentukan perundang-undangan.

*Terbit di Buletin Hukum Legal Talk Indonesia Vol. XIII, September 2020

Kurang lebih dua bulan kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung bergulir. Hal-hal aneh dan mengganjal terus-menerus menguak. Dugaan bahwa kasus ini sarat konflik kepentingan di institusi Adhyaksa tak terelakan lagi. Publik pun memandang skeptis. Harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambilalih kasus ini berdengung kencang.

Pengambilalihan tentu saja harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan obyektif. Menurut hemat Penulis, terdapat dua alasan untuk mengambilalih perkara ini, yaitu berdasarkan fakta-fakta adanya potensi besar konflik kepentingan dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Konflik Kepentingan

Fakta-fakta terkait potensi konflik kepentingan tercermin dari beberapa hal. Pertama, wacana bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki dan terbitnya Pedoman No. 7 Tahun 2020 yang melarang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, kecuali atas atas izin Jaksa Agung di tengah memuncaknya suhu penanganan perkara. kedua hal ini telah dibatalkan. Meskipun begitu, terasa aneh sehingga wajar bila begitu banyak spekulasi. Mengapa baru sekarang terbit pedoman tersebut? Apakah Kejaksaan Agung ingin membantu dan/atau melindungi terduga pelaku kejahatan? Sebab, ketentuan bantuan hukum kepada Jaksa hanya diberikan untuk kasus yang berkaitan dengan tugas dan profesi jaksa tersebut.

Apakah Jaksa yang terlibat dalam persekongkolan untuk korupsi sama dengan menjalankan tugas profesinya? Tentu tidak. Seandainya pun, ada pedoman tersebut, seharusnya berlaku prospektif sesuai dengan prinsip non-retroaktif. Mengingat korupsi adalah sebuah kejahatan dengan tingkat kerusakan yang dahsyat. Di masa yang akan datang pedoman seperti ini juga wajib memperhatikan sifat kejahatan khusus. Artinya, mesti ada stratifikasi perlakuan terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kedua, munculnya nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pusaran perkara menyusul kabar bahwa Jaksa Pinangki pernah dua kali melakukan pemanggilan video kepadanya setelah bersepakat dengan Joko Tjandra untuk membayar AS$10 juta sebagai imbalan dalam rangka pengurusan fatwa di MA terkait proses Pengujian Kembali kasusnya. Foto kebersamaan Pinangki dan Joko Tjandra kini telah beredar luas di media sosial.

Jaksa Agung sendiri telah menyatakan ia tidak terlibat. Kendatipun demikian, informasi ini tetap perlu didalami. Pendalaman ini rasanya tidak bisa bebas dilakukan tim penyidik di Kejaksaan Agung karena ada nama pimpinan lembaga di sana. Guna menghilangkan beban di pundak atau keengganan karena faktor relasi atau ketokohan, maka haruslah diambilalih pihak luar yakni KPK.

Sejauh ini, pelaku-pelaku yang terlibat mulai terlihat dari pengusaha, penegak hukum dan politisi, tetapi mereka ini semua rerata adalah pelaku level bawah. Kasus ini bisa dikategorikan corruption by design (korupsi yang dirancang terlebih dahulu). Semua corruption by design mengandalkan kekuasan baik dalam ranah ekonomi, politik hingga yustisil. Dengan kata lain, ini kasus korupsi kelas kakap. Segala keputusan patut diduga disetujui pejabat level atas (baca: atasan). Karena itu, mereka yang berada di level atas juga segera diperiksa demi terangnya perkara ini.

Ketiga, Kejaksaan Agung hingga kini masih berfokus soal dugaan penerimaan uang. Dari informasi yang ada, penyidik mengejar aliran uang (follow the money). Ini baik adanya. Tetapi jangan juga berkutat di situ saja. Semua informasi dan/atau petunjuk sekecil apapun yang timbul dalam pemberitaan skandal ini, patut digali. Jangan juga memberi rentang waktu terlalu lama. Kelengahan aparat adalah pintu keluar bagi pelaku kejahatan entah berlari, menghilang, atau melindungi diri.

Keempat, tertutupnya akses kepada Komisi Kejaksaan untuk memeriksa Jaksa Pinangki. Alasan Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan telah diperiksa Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Komisi Kejaksaan sejak awal mulai pro-aktif mengawal kasus ini. Menurut wewenang yang dimilikinya, Komisi Kejaksaan antara lain berwenang memanggil dan memintai keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaraan peraturan kedinasan Kejaksaan, atau melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ini disebut-sebut telah melakukan 50 kali perjalanan ke luar negeri selama 2019–2020 tanpa izin atasan. Dengan indikasi ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi Komisi Kejaksaan memeriksanya atau turut membongkar masalah ini sesuai area kewenangannya. Peranan ini sejalan dengan gagasan terbentuknya Komisi Kejaksaan.

Terbentuknya Komisi Kejaksaan tidak luput dari kondisi empiris institusi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum. Di sisi yang lain lembaga ini masih diliputi berbagai permasalahan internal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Abuse of power seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Komisi Kejaksaan hadir dan dibentuk dengan harapan dapat mengawal proses penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan, sekaligus mendorong pembenahan kelembagaan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (lihat, Pultoni: 2017).

KPK Bisa Masuk

Dari penjabaran di atas, Penulis memandang kondisi saat ini membelenggu Kejaksaan Agung. Hal-hal di atas, bila ditelaah bersifat substansial. Kasus ini bukan tentang institusi Kejaksaan semata, tetapi nama penegakan hukum. Pengambilalihan dan/atau penyerahan kepada KPK adalah pilihan yang tepat.

Wewenang pengambilalihan kasus oleh KPK diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Penulis, KPK bisa masuk dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e. Ketentuan tersebut berbunyi: huruf d “penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi”; huruf e “hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.”

Pengambilalihan dan/atau penyerahan kasus Jaksa Pinangki ke KPK malah meringankan beban Kejaksaan Agung apalagi saat ini Kejaksaan Agung tengah menangani beberapa kasus korupsi besar. Lagi pula, KPK juga berwenang menangani perkara yang melibatkan Jaksa karena sebagai penegak hukum memang menjadi subyek penanganan KPK (vide, Pasal 11 ayat (1) huruf (a)). Sebaiknya, justru KPK yang tidak perlu menunggu alias pro-aktif saja mengambilalih.

Penulis kira dalil-dalil pengambilalihan sudah cukup. Dalam optik penegakan hukum obyektif, norma yang hendak ditegakkan mencakup pengertian formal dan materiil. Sederhananya, tidak hanya karena melanggar peraturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Mudah-mudahan dengan mengambilalih, penyelesaian lebih menyeluruh, signifikan, dan mampu membersihkan semua yang terlibat.

Tulisan ini pertama kali terbit di Kolom www.hukumonline.com edisi 9 September 2020

Bagaimana mengisi kemerdekaan? Pertanyaan repetisi ini sering hadir dalam benak pribadi juga terdengar dari orang lain menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beda orang atau komunitas, berbeda juga cara merayakan kemerdekaan. Sebaiknya yang dilakukan ialah hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan bangsa. Yang dimaksud berguna bisa karena memberi semangat, menginspirasi, membangun kesadaran atau mengajak solidaritas antar sesama warga sekaligus negara.

Tepat momentum perayaan 75 tahun Republik Indonesia, ada sekelompok musisi/seniman yang bernaung di bawah Perkumpulan Sisters In Danger yang terdiri atas band Sisters in Danger, Nada Bicara, dan Simponi merilis sebuah mini album kolaborasi berjudul “Tiga Pandemi” dan video musik “Parade Garis Depan.” Album yang terdiri dari 7 (tujuh) buah lagu ini mengangkat tiga isu utama yaitu covid-19, intoleransi, dan kekerasan.

Karya-karya ini sudah pasti tercipta pengalaman hidup yang dialami setiap saat. Para seniman tiga band ini menganggap bahwa tiga hal itu adalah pandemi karena sifatnya menular, mengacaukan, merusak hingga mematikan. Tak ada yang salah dari anggapan mereka tersebut. Lihat saja realitas hidup bermasyarakat dan bernegara kita dalam beberapa dekade terakhir ini sebelum datang pandemi covid-19 kita terusik setiap saat. Ada banyak aksi atau kejadian menebarkan kebencian, permusuhan, intoleransi, sampai diskriminasi berdasarkan SARA.

Pertanyaannya, apakah kita semua sudah berpikir layaknya para seniman ini? Selanjutnya, Penulis mencoba mengelaborasi pemikiran bahwa kita sedang menghadapi tiga pandemi saat ini. Selain itu, Penulis mengajukan satu pandemi tambahan.

Tiga Pandemi

Pertama, pandemi covid-19. Sejak Maret 2020, kita harus menerima kenyataan pahit betapa ganasnya virus asal Wuhan, China ini. Kasus dan penyintasnya masih tinggi dan cenderung terus bertambah. Banyak pakar memprediksi puncak gunung es wabah belum terjadi di Indonesia. Menurut Satuan Tugas Penangan Covid-19 sampai Agustus ini, fatality rate kita mencapai 4,68 persen melewati angka kematian global yakni sebesar 3,97 persen. Selama bertarung dengan corona kurang lebih enam bulan berlalu, kita belum memenangkannya. Mungkin kita sudah berjuang, tapi masih perlu lagi cara yang luar biasa. Menurut hemat Penulis, salah satu faktor yang paling berperan adalah kebijakan (policy).

Penanganan terhadap penyintas, pemulihan hingga mitigasi bencana harus diprioritaskan sedemikian rupa. Dilihat dari optik public policy, sebagai warga negara, Penulis sendiri berat memberikan kredit yang memuaskan terhadap kebijakan-kebijakan dalam konteks kesehatan ini. Penulis tidak mengetahui persis bagaimana warga negara yang lain menilainya, tetapi satu hal yang terang benderang ialah bahwa kepedulian publik terhadap bahaya pandemi semakin tergerus. Ketakutan Penulis, bila faktor kepedulian, kesadaran atau kepatuhan rendah atau mungkin hilang, kita tidak mencapai ujung pertarungan ini.

Masih dalam konteks policy, celakanya, di sisi yang lain, sekelompok orang justru memperoleh manfaat ekonomi dari kebijakan negara yang tidak ada hubungannya dengan penanganan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di tengah krisis. Nah, ini tidak adil dan semestinya tidak terjadi. Negara wajib sadar diri dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan ke depan. Skala prioritas negara/pemerintah adalah sektor kesehatan.

Kedua, pandemi kekerasan. Pandemi kekerasan dan nanti intoleransi adalah pandemi tertua karena sudah ada sejak lama. Dimensi kekerasan terdiri dari kekerasan psikis, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual. Kekerasan erat kaitan dengan budaya. Satu dari sekian budaya yang memberi efek kekerasan ialah budaya patriarki. Karena itu, hampir mayoritas korban kekerasan adalah perempuan dan anak-anak.

Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan yang menyebutkan kekerasan seksual dalam 12 tahun terakhir meningkat 8 kali lipat. Lebih dari 430.000 kasus yang dilaporkan. Ada problematika besar yang tidak teratasi yakni ketimpangan relasi berbasis gender dan status sosial. Dalam hitungan lembaga yang terletak di Menteng ini, setiap dua jam ada tiga perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Menurut Andy Yentriyani Ketua Komnas Perempuan, kurang dari 30% kasus kekerasan seksual yang diproses hukum berlanjut hingga vonis pengadilan. Artinya, banyak kasus kekerasan menguap begitu saja. Penegakan hukum tidak menjera atau memperbaiki pelaku juga tidak memberikan keadilan bagi korban.

Dalam konteks penegakan hukum, mengapa kekerasan tidak dapat dicegah atau bahkan diadili? Karena ada kelemahan dari sisi substansi hukum, bisa soal kekosongan hukum atau hukum yang tumpang tindih dan kontradiksi. Misalnya, hingga detik ini pelecehan seksual tidak ada payung hukumnya. Disamping, aparat penegak hukum yang menunjukan keberpihakan masih minim dan layanan kepada korban yang belum maksimal. Masalah hukum ini sebetulnya diharapkan diselesaikan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dikeluarkan dari Prolegnas. DPR perlu memasukan kembali rancangan khusus ini ke dalam Prolegnas, sebab sangat dibutuhkan.

Ketiga, pandemi intoleransi. Mungkin menjadi perenungan panjang kita selama ini, Indonesia yang terpandang sebagai negara multi segalanya yang juga dianggap bangsa relijius justru menguat aksi atau kejadian intolerannya. Di negeri ini, atas nama agama darah ditumpahkan, bertameng nama Tuhan orang berbuat jahat kepada sesama yang berbeda. Ada sebagian orang memegang teguh prinsip ini. Seolah-olah, mereka tahu persis Tuhan memperkenankan itu.

Hal ini terkonfirmasi dari survei LSI (2019), survei Setara Institute (2019), atau survei Wahid Institute (2020) soal intoleransi, kebebasan beragama/berkeyakinan hingga radikalisme, ada kecenderungan meningkat. UNDP 2018 menempatkan Indonesia hanya di urutan ke-117 dari 128 negara perihal toleransi keberagaman. Dalam beberapa dekade ini, aktivitas yang bertolak-belakangan dengan khitah perjuangan para pahlawan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika perlahan-lahan sampai frontal membentuk simpul yang mengancam serta merisaukan masyarakat. Penelitian terkait tema ini menyatakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat eskalasi. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan belum ada upaya nyata dari pemerintah memperbaiki intoleransi beragama dan berpolitik. Di tengah covid-19 ini pun intoleransi hingga radikalisme muncul.

Pandemi intoleransi jika dibiarkan terus-menerus akan semakin mencederai nilai dan sikap hidup bangsa. Buah dari intoleransi dapat melahirkan radikalisme, penindasan, pengabaian terhadap hak-hak warga negara yang lain dan seterusnya. Komnas HAM sendiri menyebutkan kasus-kasus intoleransi atas nama agama selama ini, hanya sebagian kecil yang diselesaikan di ranah hukum (litigasi), sebagian besar di luar ranah hukum (non-litigasi), dan sisanya menguap tanpa kejelasan. Karena itulah, kita harus memiliki komitmen untuk mencari solusinya. Negara hendaklah hadir untuk menjamin kenyamanan dan terealisasinya hak-hak konstitusional yang setara bagi setiap orang. Negara tidak boleh permisif lantaran sikap tersebut hanya akan memberi peluang praktik intoleransi semakin meluas dan sistemik.

Plus Satu

Selain tiga pandemi di atas, satu pandemi tambahan yakni penegakan hukum. Pandemi penegakan hukum adalah praktik penegakan hukum yang dilakukan secara serampangan dan memandang bulu. Misalnya, penerapan UU ITE yang dalam banyak kasus terhadap jurnalis dan aktivis yang menulis dan mengeritik kebijakan pemerintah atau tindakan culas korporat/konglomerat. Anehnya, hukum kita tebang pilih bahkan tidak bertaji dalam banyak kekonyolan yang dipertontonkan para pejabat hingga tindak pidana seperti korupsi. Membuka tahun ini kita bisa melihat fakta yang sesungguhnya dari kasus Harun Masiku, Nurhadi cs, hingga Djoko Tjandra.

Dalam pandemi penegakan hukum, supremasi hukum tidak dikenal melainkan supremasi politik dan modal. Hukum berpihak kepada siapa yang membayar, bukan siapa yang benar. Di ranah ini, berkelindan mafia hukum yang berkepentingan atas hukum agar diimplementasikan sesuai kepentingan orang atau kelompok tertentu. Ironisnya, praktik mafia hukum selalu melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum di tiap jenjangnya. Menurut data KPK, sepanjang periode 2004–2019, aparat penegak hukum yang tersangkut kasus korupsi (berdasarkan vonis berkekuatan hukum tetap) sebanyak 22 hakim, 10 jaksa, 2 polisi, dan 12 pengacara.

Pandemi penegakan hukum pada saatnya hanya memproduksi sistem penegakan hukum yang bobrok, sulit dan mahal akses terhadap keadilan oleh warga negara terutama kaum miskin, dan ketidakpercayaan masyarakat untuk lembaga penegakan hukum. Reformasi lembaga dan aparat penegakan hukum belum secara fundamental dijalankan. Jika cara bernegara dan berhukum seperti ini, demokrasi kita akan hancur dan negara kita sesungguhnya bukan negara hukum (rechtstaat) melainkan negara kekuasaan (machstaat).

Penulis berharap bahwa keresahan dari para musisi/seniman di atas adalah sesuatu yang kita juga sadari dan akui sebagai masalah masyarakat dan bangsa yang mendesak untuk ditanggulangi. Dengan pertambahan usia bangsa ini, kita isi kemerdekaan dengan menyemarakan hal-hal yang baik yang berujung pada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal yang baik lahir dari cita-cita luhur dan sikap menghormati serta menghargai semua orang sebagai manusia yang utuh sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah saatnya, kita harus berhenti memanfaatkan kedudukan/posisi publik untuk meningkatkan benefit atau market power.

Selamat merayakan kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Tulisan ini pertama kali terbit di www.kumparan.com edisi 28 Agustus 2020

DPR resmi menyingkirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dalam rapat kerja, Kamis (2/7). Padahal ditinjau dari perspektif legislasi, RUU PKS memenuhi sebuah RUU yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Secara umum, kebutuhan hukum ialah suatu kondisi dinamis karena perkembangan atau perubahan masyarakat di mana aturan hukum yang ada tertinggal atau tak mampu mengatasi permasalahan di masyarakat sehingga dibutuhkan aturan hukum baru untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan.

Apa kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini?

Terus Bertambah

Perkembangan kasus kekerasan seksual jumlahnya terus bertambah dan berkembang. Catatan Tahunan (Catahu) 2020 Komnas Perempuan menyebutkan, dalam kurun waktu 12 tahun kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Tercatat ada 431,471 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang Januari hingga Juni 2020 terdata 392 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan dan laki-laki.

Kita pasti bersepakat keberadaan data di atas merupakan fenomena gunung es saja. Di tengah merebaknya kasus kekerasan seksual, perangkat hukum di negeri ini belum memadai secara sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapus kekerasan seksual.

RUU PKS dibutuhkan sebagai aturan spesifik dalam menangani kasus kekerasan seksual. Urgensi RUU ini karena selama ini persepsi kebanyakan orang tentang kekerasan seksual timpang. Hal mana merambah pada perlakukan diskriminasi dalam pergaulan di masyarakat dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dalam ranah hukum sendiri.

Dalam banyak kasus kekerasan seksual, masyarakat dan aparat yang memproses cenderung menyalahkan korban (victim blaming). Korban dianggap biang kerok dari kejadian naas yang menimpanya. Cara berpikir ini sungguh sangat tidak beradab. Tubuh adalah ranah privasi seseorang yang tidak semestinya diinjak-injak oleh siapapun.

Dampak luar biasa yang ditimbulkan dari suatu tindakan kekerasan itu sungguh luar biasa. Para korban menderita tanpa pemulihan dan harus menanggung stigma serta trauma sepanjang hayatnya. Begitu pun, masa depan mereka seketika hancur lebur karena musibah yang dialaminya itu.

Namun, kerapkali penanganan kasus kekerasan seksual berakhir damai dan tidak ada efek jera sehingga membentuk simpul pengulangan kasus. Begitu memilukan ketika mengetahui bahwa antara korban dan pelakunya kebanyakan masih mempunyai relasi kekeluargaan dekat. Seharusnya orang terdekat menjadi keluarga yang lebih bertanggung jawab untuk menjaga dan memberi rasa aman dan nyaman untuk korban.

Tidak hanya itu, pelaku kekerasan seksual juga justru pejabat yang diperintahkan oleh hukum melindungi, seperti kasus dugaan pencabulan oleh Kepala Unit P2PT2A Lampung Timur. Begitu pun oknum dalam lingkaran agama yang dianggap suci tak luput dari perbuatan bejat seperti dugaan pencabulan terhadap putra-putra altar di sebuah gereja di Depok.

Maka, RUU PKS sebisa mungkin hadir sebagai payung hukum spesialis yang memadai mengatur mengenai pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan peran serta masyarakat dan lain sebagainya yang condong pada kepentingan korban.

Memperburuk Keadaan

Sejak pertama kali masuk Prolegnas Prioritas 2016 hingga dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020, RUU PKS patut diduga tidak mendapatkan perhatian yang serius. Logika sederhananya, RUU yang masuk kategori Prolegnas Prioritas disegerakan pembahasan dan pengesahannya, tapi praksis empat tahun berlalu tarik menarik kepentingan yang tidak substansial menyandera pengesahan RUU ini.

Bila RUU PKS tidak segera disahkan akan sangat memperburuk keadaan. Kekerasan seksual itu nyata dan mengancam siapapun saat ini. Mereka yang telah menjadi korban belum mendapatkan keadilan selaku korban. Pemerintah/negara bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Sebab kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus.

Selama ini, pelbagai kelompok masyarakat telah mendorong agar DPR dan pemerintah sebagai representasi dari negara dalam ranah legislasi segera mengesahkan RUU PKS, tapi belum kunjung dilaksanakan. Dalam perspektif ini, DPR dan pemerintah telah melakukan pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.

UU mengatakan bahwa RUU dalam Prolegnas disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sekali lagi, RUU PKS harus disahkan demi kita perlindungan dan keberlangsungan hidup yang aman, damai dan sejahtera untuk kita semua.

Tulisan ini terbit pertama kali di Kolom www.detik.com edisi 9 Juli 2020

Seluruh umat manusia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Penyebarannya yang eksponensial dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh spesies manusia membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pasien Covid-19 yang teridentifikasi telah menembus ribuan orang kini.

Per 13 April 2020, Pemerintah mengumumkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sebelumnya, perjalanan penetapan status dimulai pada 28 Januari 2020 di mana Pemerintah menyatakan Indonesia berstatus keadaan darurat tertentu dan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 statusnya menjadi darurat kesehatan masyarakat (31/3/2020).

Covid-19 menyebabkan kegoncangan yang luar biasa terhadap struktur ekonomi dan sosial pemerintahan, swasta, serta masyarakat. Pemerintah, swasta, kelompok masyarakat hingga orang pribadi telah mengambil langkah dan inisiatif sesuai kapasitas masing-masing untuk melawan bencana ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Per 2 April, Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun terbagi atas pemulihan ekonomi (Rp150 triliun), insentif perpajakan (Rp70 triliun), perlindungan sosial (Rp110 triliun), dan bantuan kesehatan (Rp75 triliun).

Persoalan muncul ketika Perppu di atas dianggap lemah nafas anti-korupsinya karena memberikan imunitas bagi pihak-pihak dalam Perppu (anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya) dan tentu saja rentan terjadi korupsi kebijakan. Selain itu, Perppu mengganggu sejumlah kewenangan daripada lembaga lain seperti kewenangan anggaran DPR yang membuat sebagian anggota DPR berang. Ditambah lagi, uang Rp405,1 triliun dinilai masih kurang transparan dan aksesibel. Ada sejumlah peraturan setingkat UU juga terdampak dari revisi ini seperti UU MD3, UU Keuangan Negara, UU Kepabeanan, UU Penjaminan Simpanan dan seterusnya.

Korupsi dan Impunitas

Kritik dari banyak kalangan misalnya ditujukan pada norma Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang disinyalir dapat menjadi pintu masuk bagi kepentingan koruptif orang/kelompok tertentu sekaligus memberikan impunitas karena membuat orang-orang di dalam Perppu menjadi kebal hukum. Menurut pasal a quo, jika mereka bertindak menyimpang dengan menyalahgunakan dana bencana, uang negara yang menguap tidak dianggap suatu kerugian negara dan perilaku/perbuatannya itu sendiri bukanlah delik yang dapat dituntut pidana maupun perdata, pun kebijakan/keputusan yang sudah dibuat tidak dapat diuji pada pengadilan tata usaha negara. Dalih Perppu melindungi pelaksana kebijakan tapi memuat logika yang sebetulnya keliru.

Pertama, Pasal 27 ayat (1) memuat klausul biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis bukan merupakan kerugian negara. Menurut Penulis, ada atau tidak adanya kerugian negara secara hukum harus melalui audit oleh lembaga/instansi yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Lazimnya mengetahui kerugian negara ada atau tidak jika sudah ada implementasi kebijakan dan audit dilakukan. Audit kerugian negara tentu bukan sesuatu yang mengawang tetapi rasional, logis, dan didukung bukti. Prinsipnya bahwa keuangan negara itu datangnya dari hasil keringat rakyat sehingga setiap sen yang dikelola harus mampu dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Apalagi dialokasikan untuk menanggulangi bencana.

Perppu pada dasarnya adalah pernyataan sepihak dari Presiden sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Parameter kegentingan memaksa telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu:  (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (3) Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah Presiden berwenang menentukan soal kerugian negara/bukan kerugian negara dalam sebuah Perppu? Selama ini ada dua lembaga/instansi rujukan yang bertugas menentukan ada atau tidak adanya kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. BPK merupakan badan original dari Pasal 23E UUD 1945.

Kedua, Pasal 27 ayat (2)  Perppu berpotensi mengganggu kewenangan penindakan korupsi dalam keadaan tertentu (bencana) oleh aparat penegak hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Keadaan tertentu dalam UU No. 20/2001 diartikan keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pasal 27 seolah-olah menghapuskan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas lex posterior degorat legi priori (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).

Menurut Penulis, konsepsi dalam Perppu mungkin saja untuk menjauhkan fungsi kontrol atau fungsi koreksi dari lembaga lain terhadap tindakan pemerintah yang kemungkinan bisa jadi keliru atau beleid tersebut adalah pesanan/ekspresi dari pejabat yang takut dikriminalisasi ketika nanti menjalankan kebijakan. Pada hal seperti yang dimaksudkan dalam Perppu, pejabat tidak dapat dipidana maupun digugat perdata hingga diuji PTUN kebijakan/keputusannya jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah barang tentu, tidak ada hukuman tanpa kesalahan atau tidak ada tuntutan tanpa kerugian. Tanpa menyatakan hal tersebut, secara mutatis mutandis berlaku. Hal yang sama bila dipandang dari segi doktrin, iktikad baik harus memenuhi syarat kewajaran (redelijkheid) dan kepatutan (billijkheid). Bila memenuhi aspek tersebut, tidak ada orang yang harus dihukum.

Meskipun, ada orang yang berdalih bahwa tidak mungkin ada pihak yang mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Namun, data membuktikan korupsi bencana merupakan fakta hukum yang terjadi di Indonesia. Dari catatan Indonesia Corruption Watch, selama sepuluh tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana. Karena alasan bencana dan darurat, uang jutaan bahkan miliaran rupiah sering digelontorkan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas (Yuntho, 2020).

Contoh korupsi bencana di beberapa daerah misalnya terhadap dana tanah longsor Majalengka pada 2014, korupsi peta bencana Sumatera Utara, korupsi shelter tsunami di Banten pada 2012, korupsi dana rekonstruksi dampak erupsi Merapi di Magelang pada 2012, korupsi dana penanganan puting beliung di Serang pada 2012, pembobolan dana bencana Mojokerto pada 2013, korupsi logistik bencana Kudus pada 2014. Kemudian, ada korupsi pembangunan pemecah ombak di Kolaka pada 2012, dan korupsi konferensi penggalangan dana Aceh pasca gempa-tsunami pada 2005 lalu (Hafil, 2019).

Perppu dapat disebut regulasi yang dikorupsi karena dibuat untuk tujuan tidak mencegah korupsi dan melemahkan dari sisi kewenangan aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan). Sejak berabad lalu, para ahli telah mengemukakan bahwa penyebab korupsi karena lemahnya regulasi/hukum dan manusia yang tidak berintegritas. Mestinya regulasi yang baik adalah yang mencegah orang berbuat tidak jujur, menyimpang dan merugikan sekaligus menindak bila kebablasan. Terkait penggunaan keuangan negara harus menjadi perhatian pembuat regulasi, sebab dalam regulasi yang bagus sekalipun, korupsi masih sangat mungkin terjadi apalagi regulasi yang kualitas anti-korupsinya buruk.

Suatu teori yang bernama teori willingness and opportunity to corrupt menyatakan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan/keserakahan). Teori ini memberikan cukup gambaran peluang korupsi yang dibuka dari Perppu dapat saja menguatkan niat orang untuk korupsi.

Langkah Antikorupsi

Terlepas dari dalil apapun, penting bagi kita untuk menutup celah terhadap siapapun yang hendak mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah pandemi. Dalam perspektif pemberantasan korupsi, langkah terpadu antikorupsi mensyaratkan tiga peran penting yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Langkah preventif dapat ditempuh dengan memetakan potensi-potensi korupsi dan mengambil langkah-langkah pencegahan, memperkuat koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) serta monitor terhadap penyelenggaraan program dan kerjasama pengentasan wabah Covid-19.

Sedangkan, ranah penindakan berbicara tentang bagaimana kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan serta pembinaan pelaku korupsi. Menurut Penulis, kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan selama masa pandemi ini harus dijalankan secara aktif. Aparat penegak hukum mesti berani mengambil langkah terobosan dalam ranah ini. Ultimatum untuk tidak menyalahgunakan dana bencana sejak awal datang dari KPK. KPK mengancam hukuman mati dalam Pasal 2 UU Tipikor kepada siapapun yang menyalahgunakan anggaran Corona. KPK dan aparat penegak hukum yang lain harus punya inovasi untuk mengukuhkan komitmennya itu dan mengantisipasi maraknya korupsi.

Peran serta rakyat dalam perjalanan pemberantasan korupsi selama ini sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem terpadu pemberantasan korupsi Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk perundang-undang memasukan masyarakat sebagai sub-sistem daripada sistem terpadu pemberantasan korupsi Indonesia dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasal 2 ayat (2) memuat ketentuan peran masyarakat diwujudkan dalam beragam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Perlu sinergitas untuk memberantas korupsi. Ketiga peran di atas akan berjalan efektif apabila kerjasamanya dilakukan secara terbuka, transparan, dan saling percaya. Maka, keterbukaan data dan informasi adalah langkah paling tepat untuk mencegah perilaku menyimpang. Akses informasi anggaran perlu dimudahkan. Bagaimana pengalokasiannya dan apakah dana yang dialokasikan tepat sasaran atau sudahkah meringankan beban rakyat dalam keadaan yang sangat sulit ini harus akuntabel. Keingintahuan publik seperti ini perlu direspon dalam koridor sebagai sesama mitra dalam sistem pemberantasan korupsi. Lebih lagi karena itu uang publik. Kalau bersama-sama kita saling terbuka, saling mengingatkan dan saling mengoreksi, mudah-mudahan tidak terjadi korupsi dana Covid-19.

Seharusnya siapapun yang korupsi anggaran bencana dihukum seberat-beratnya. Meskipun dari sisi regulasi ada celah korupsi, tetapi sekiranya tidak ada satupun orang yang mencoba mengambil untung dari kemalangan regulasi tersebut. Sekali lagi, karena ini soal kemanusiaan, maka yang dikedepankan adalah hati untuk melayani. Jika sampai di persidangan DPR, menurut hemat Penulis sebaiknya Perppu ini ditolak saja sehingga ketentuan bencana dalam UU Tipikor tetap berlaku efektif.

Tulisan ini pertama kali terbit di Kolom www.hukumonline.com edisi 27 April 2020