Menelisik Wacana Hukuman Mati Koruptor, Mengobati Frustasi Negeri

Pada 16 Februari 2021 lalu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melontarkan pernyataan bahwa korupsi di tengah pandemi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo layak dituntut dengan ancaman hukuman mati. Perlahan wacana hukuman mati kembali menghiasi diskursus publik tanah air. Pada 2018 silam, isu ini pernah menguat.... Continue Reading →

Korupsi Sebagai Sebuah Krisis

Pada 28 Januari 2021, Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 dari 180 negara di dunia. Survei tersebut memperlihatkan sekitar 60% negara nilainya di bawah skor 50. Mayoritas negara mengalami penurunan dan/atau stagnasi pemberantasan korupsi. IPK Indonesia 2020 jeblok dengan defisit 3 poin sehingga skor akhir ialah 37 dan terlempar jauh ke... Continue Reading →

Mencegah Petaka Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Pinangki

Mengecawakan tapi tidak mengejutkan. Begitulah kalau kita melihat tuntutan pemidaan terhadap terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Pinangki Sirna Malasari. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ini hanya dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Sebelum berangkat lebih jauh,... Continue Reading →

Tahun Legislasi Terburuk

Di samping pandemi Covid-19 yang mengacaukan segala hal, kinerja pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang atau legislasi sepanjang tahun 2020 begitu buruk. Indikatornya ada beberapa. Pertama, bongkar pasang Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020. Sebenarnya merevisi Prolegnas Prioritas bukan sesuatu yang haram. Prolegnas merupakan suatu bangunan arah pembentukan undang-undang. Maka, penetapannya menjadi dasar bagi pembentuk... Continue Reading →

Korupsi Era Pandemi adalah Korupsi Kemanusiaan

Dua operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi berturut-turut menjerat dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini merupakan pukulan keras terhadap Kabinet bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kedua menteri yang diangkatnya ternyata korupsi. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah mengultimatum kepada para... Continue Reading →

Budaya Korupsi Legislasi

Selama ini, tak sedikit pula orang yang memandang korupsi sebagai “budaya”. Pengalaman empirik memperlihatkan praktik-praktik korupsi yang tiada henti terjadi di segala lini kehidupan. Sebagai contoh, setiap kali ada momentum pemilihan umum (pemilu) atau pemilu kepala daerah (pemilukada) atau proses demokratisasi muncul praktik korupsi seperti candidacy buying, vote buying, dan money politics. Begitupun sektor lain... Continue Reading →

Urgensi Pengambilalihan Kasus Pinangki

Kurang lebih dua bulan kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung bergulir. Hal-hal aneh dan mengganjal terus-menerus menguak. Dugaan bahwa kasus ini sarat konflik kepentingan di institusi Adhyaksa tak terelakan lagi. Publik pun memandang skeptis. Harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambilalih kasus ini berdengung kencang.... Continue Reading →

3 + 1 Pandemi

Bagaimana mengisi kemerdekaan? Pertanyaan repetisi ini sering hadir dalam benak pribadi juga terdengar dari orang lain menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beda orang atau komunitas, berbeda juga cara merayakan kemerdekaan. Sebaiknya yang dilakukan ialah hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan bangsa. Yang dimaksud berguna bisa karena memberi semangat, menginspirasi, membangun kesadaran atau... Continue Reading →

Kebutuhan Hukum Pengesahan RUU PKS

DPR resmi menyingkirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dalam rapat kerja, Kamis (2/7). Padahal ditinjau dari perspektif legislasi, RUU PKS memenuhi sebuah RUU yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan... Continue Reading →

Antikorupsi di Tengah Bencana Covid-19

Seluruh umat manusia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Penyebarannya yang eksponensial dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh spesies manusia membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pasien Covid-19 yang teridentifikasi telah menembus ribuan orang... Continue Reading →

UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Revisi UU KPK yang dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemberantasan korupsi telah terbukti kini. Dalam dua peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan pertama tahun 2020 ini, KPK tidak mampu bertindak menggunakan kewenangan hukumnya melakukan penggeledahan dan penyitaan guna kepentingan pembuktian. KPK tumpul melancarkan aksi geledah dan sita terhadap orang atau benda sebagaimana terhadap... Continue Reading →

Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Di saat negeri ini masih dilanda duka akibat revisi UU KPK yang secara nyata mengerdilkan kelembagaan KPK dan agenda pemberantasan korupsi, kita malah disuguhkan dengan kabar memprihatinkan berupa diskon besar-besaran hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung. Idrus Marham yang notabene salah seorang koruptor proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan nilai suap Rp 2,25 miliar dikurangi sanksinya dari... Continue Reading →

Hak Veto Menko

Menteri memimpin suatu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD... Continue Reading →

Perppu yang Menyelamatkan

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) seyogianya bukan lagi opsi terakhir bagi Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan oligarkhi. Publik masih terus berkabung atas pembunuhan KPK, tetapi di tangan Presiden duka cita bisa menjadi suka cita atau kematian bisa menjadi kebangkitan/kehidupan baru. Melalui Perppu-lah keselamatan KPK dan... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑